• Jul 17, 2023
• edi santoso

1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes

https://drive.google.com/drive/folders/1sRXbqsg5YIcqryYXT0I2c1gBeKYvOtm0?usp=drive_link

2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat desa

https://drive.google.com/drive/folders/1sN1-WOt-XgUJNYpW6eHlYykS0ZFoAGpl?usp=drive_link

3. Kebijakan desa tentang pengendalian gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan

https://drive.google.com/drive/folders/1wrvbbVom-bqkjEc7_W-Zm4AO0i0CTn4K?usp=drive_link

4. Keberadaan Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia dan Telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa

https://drive.google.com/drive/folders/1uqcFIj8bqElPlNUlBCgBgUini8_vlo2K?usp=drive_link

5. Kebijakan desa tentang pakta integritas dan sejenisnya

https://drive.google.com/drive/folders/1KZDK_0zrUXePqbhlwOUucSzFE3sR38Ka?usp=drive_link

6. Keberadaan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa

https://drive.google.com/drive/folders/1ZZKpw6piNsBBCV1etjySYEkbdFZX8LZH?usp=drive_link

7. Keberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan oemeriksaan dari pemerintah pusat-daerah

https://drive.google.com/drive/folders/19jQTxz_aYxVRnfXte9zg1NM2YOKXEsPm?usp=drive_link

8. Tidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi

https://drive.google.com/drive/folders/1MoHVTrhkSxtC45yacfH2zjK15EqEpzPC?usp=drive_link

9. Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat

https://drive.google.com/drive/folders/17FWBFiCYjBMUDkohO_xWl9YQhRZeH1GE?usp=drive_link

10. Keberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa

https://drive.google.com/drive/folders/1lVgy-tbIFKUmGRt4LNtsgW0oLygx8n7d?usp=drive_link

11. Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa Terhadap Informasi Standar Pelayanan Minimal (Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Lingkungan, Trantibbumlinmas, Pekerjaan Umum) Pembangunan, kependudukan, Keuangan dan Pelayanan Lainnya

https://drive.google.com/drive/folders/1bX8Hot0MeO6zyEz4eVNC14-5vnsHRokr?usp=drive_link

12. Keberadaan media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat

https://drive.google.com/drive/folders/1qOFaOMP47gtsCg4g7xtvzdZPPnbyN11D?usp=drive_link

13. Keberadaan Maklumat Pelayanan

https://drive.google.com/drive/folders/13Fx-c6IoG5q7-DXJTj_kzEhSrD97B6Em?usp=drive_link

14. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa

https://drive.google.com/drive/folders/1lfgn9o8vV_ZXpphL6GbEyytvSv4zC0Z1?usp=drive_link

15. Kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan

https://drive.google.com/drive/folders/1FMjjJEVJnk8-sOr2_I9Js-UCnZPmYICG?usp=drive_link

16. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

https://drive.google.com/drive/folders/1Y7Now8R8XedBvCvGq_g_MEbdJE0-pa1z?usp=drive_link

17. Budaya lokal-hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi

https://drive.google.com/drive/folders/14cX_aC_51Z7T5ndSzU6Xpgt31Zc0pBi5?usp=drive_link

18. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi

https://drive.google.com/drive/folders/1ZiHZ9a4qK9gMKHlwLae118txzvvqp-my?usp=drive_link